Kementerian Keuangan menerapkan kebijakan PPN 10 persen atas gula pasir dan produk pertanian atau perkebunan lantaran adanya uji materi atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2007. Aturan tersebut mengatur tentang barang strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, termasuk penyerahan barang hasil pertanan dan perkebunan.

Awalnya Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang mengajukan uji materi atas PP Nomor 31 Tahun 2007 tentang perubahan keempat atas PP Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan PPN tersebut. Hal yang terjadi selanjutnya, Mahkamah Agung mengabulkan uji materi tersebut dan disimpulkan bahwa barang hasil pertanian dan perkebunan bukan lagi menjadi komoditas strategis. Hal ini tertuang di pasal 16B Undang-Undang (UU) tentang PPN. Konsekuensinya ya harus dipungut PPN 10 persen atas penyerahannya.

Pemerintah menyadari bahwa kebijakan ini di satu sisi berpotensi merugikan banyak kalangan terutama petani dan pelaku bisnis skala kecil hingga menengah. Hanya saja, ia mengingatkan bahwa tak semua pengusaha dikenai PPN 10 persen atas gula.

UU PPN menerapkan threshold atas perputaran uang atau omzet sebesar Rp 4,8 miliar. Artinya, tidak semua pengusaha wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diwajibkan memungut PPN saat menjual barang.

Articles about the Topic PPN 10 Persen untuk Gula