Seputar Bisnis

Grid List

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyebarkan surat elektronik (email) ke 972 ribu peserta tax amnesty. Pada surat tersebut, DJP mengingatkan peserta tax amnesty untuk segera melaporkan penempatan hartanya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, untuk peserta tax amnesty Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi mesti melaporkan penempatan hartanya paling lambat akhir Maret.

"Dan kami sudah blast email ke 972 ribu peserta tax amnesty mengingatkan mereka punya kewajiban penyampaian laporan penempatan harta yang jatuh temponya untuk orang pribadi peserta akhir Maret," kata dia

Sementara, untuk WP Badan mesti melaporkan penempatan harta pada akhir April. Jatuh tempo ini sama dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk WP Badan.

"Kalau badan sama seperti SPT akhir April. Jadi kami ingatkan saja pelayanan seperti itu. Bisa saja orang lupa," ungkap dia.

Di samping itu, Hestu mengatakan, sebanyak 2 juta WP telah melaporkan SPT Tahunan. Dia bilang, saat ini terdapat 18 juta WP yang wajib lapor SPT.
"Kira-kira sudah dua juta sampai hari ini. Sebagian besarnya e-Filing. Belum tahu persis. Tapi kira-kira hampir 2 juta," ujarnya.

Para petani tebu dari berbagai daerah yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) berunjuk rasa di depan Istana Negara. Demo berlangsung sejak pagi pukul 09.00, petani yang berjumlah ribuan orang ini sudah berkumpul di Lapangan Monas, Jakarta Pusat. Dari silang tugu Monas, ribuan petani tebu ini kemudian menuju istana negara. Mayoritas dari para petani kompak mengenakan baju putih dan ikat kepala. Spanduk dan poster dibentangkan bertuliskan tuntutan mereka.

Komisaris Utama PT Tiga Pilar Sejahtera (TPS) Anton Apriyantono membantah tuduhan jika pihaknya memalsukan mutu beras dari jenis medium menjadi beras premium. Anton menegaskan tuduhan tersebut adalah fitnah bagi perusahaannya.

Satgas Pangan Mabes Polri menyegel PT Indo Beras Unggul, salah satu pabrik beras di Jalan Raya Karawang-Bekasi, Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penyegelan pabrik dilakukan pada Kamis (20/7) malam, dengan pengawalan puluhan polisi bersenjata lengkap.

Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menilai, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen terhadap gula tebu akan menghambat program swasembada gula yang ditargetkan pemerintah.

Petani dan pengusaha tebu se-Jawa mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% untuk gula tebu.

Kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen pada gula tebu menuai protes. Kebijakan ini dinilai semakin memberatkan beban petani tebu.

Pabrik gula di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, belum melakukan pemotongan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10 persen dari hasil penjualan gula pasir milik petani tebu.