Jogja
Typography

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan DIY mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap pungutan liar (pungli) saat masa pendaftaran ulang siswa baru.

Praktik ini dinilai setiap tahun sering terjadi.
Asisten ORI DIY Muhammad Rifki mengatakan, banyak sekolah menggunakan modus melakukan pungli usai pengumuman penerimaan siswa baru.
Orangtua yang anaknya diterima kemudian diberikan surat pengumuman sekaligus mengajukan dana yang termasuk dalam kategori pungutan.
"Biasanya usai diumumkan diterima, orang tua siswa diajukan surat yang isinya keharusan pembayaran untuk biaya sekolah dengan jumlah yang ditentukan, itu termasuk pungli," ujar Rifki pada Kamis (13/7/2017).
Ia menjelaskan, pungutan sebenarnya diperbolehkan oleh Negara namun memiliki beberapa syarat.
Pungutan tidak diperbolehkan untuk pembayaran seragam, buku sekolah, dan les berbayar.
"Kalau ada indikasi sekolah meminta bayaran dengan indikasi tersebut, maka itu termasuk pungli dan masyarakat bisa melaporkan ke ORI DIY untuk ditindak lanjuti," jelasnya.
Kerawanan pungli cukup tinggi saat masa daftar ulang. Terlebih sering terjadi di sekolah-sekolah daerah pinggiran yang jauh dari pengawasan.
Rifki berharap, masyarakat bisa lebih kritis dan aktif melaporkan. Tahun lalu, ORI DIY menerima beberapa kasus pungli saat penerimaan siswa baru.
Uang yang telah dibayarkan pun berhasil dikembalikan dan sekolah mendapat teguran dari Dinas Pendidikan.
ORI DIY membuka posko pengaduan terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD-SMP-SMA.
Masyarakat yang menemukan kejanggalan dan dugaan pungli bisa melaporkan melalui pesan singkat atau Whatsapp di nomor 0811 2500 88 atau aduan telefon di nomor 0274 565 314.

 

Sumber : Tribun Jogja